De Gadjah: Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Petani, Diperkuat Koperasi dan Bermuara pada Gizi Rakyat

KARANGASEM – Ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari seberapa banyak beras yang diproduksi. Ketahanan pangan adalah tentang bagaimana pangan diproduksi oleh petani, peternak dan nelayan, tersedia ketika dibutuhkan, terdistribusi dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, bergizi, aman hingga mampu meningkatkan kesejahteraan para produsennya.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Bali periode 2026–2031, Made Muliawan Arya alias De Gadjah, saat menjadi narasumber dalam Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan (PKL) IV dan Dirosah Wustho II PW GP Ansor Provinsi Bali di MIN 1 Karangasem, Sabtu (19/9/2026).

Menurut De Gadjah, Indonesia saat ini berada pada momentum penting dalam membangun kemandirian pangan. Berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil, terutama dalam peningkatan produksi beras, penguatan cadangan pangan, perbaikan tata kelola pupuk serta program pemenuhan gizi masyarakat.

Baca Juga:  Kebakaran Hebat di Sunset Road Bali, Api Melalap Gudang Rongsokan hingga Permukiman

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Data pemerintah menunjukkan produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai sekitar 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan 2024. Cadangan beras pemerintah juga mencapai level yang sangat tinggi, dengan stok Bulog sempat mencapai sekitar 4,2 juta ton pada Juni 2025. Pemerintah menyebut capaian tersebut sebagai bagian dari keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras.

“Ini bukan sekadar angka. Kalau produksi meningkat dan cadangan pangan kuat, masyarakat memiliki perlindungan yang lebih baik ketika terjadi gejolak harga atau gangguan pasokan. Tetapi pekerjaan kita belum selesai. Ketahanan pangan harus benar-benar terasa sampai ke masyarakat dan petani,” ujar De Gadjah.

Dari Swasembada Menuju Ekosistem Pangan

De Gadjah mengatakan, keberhasilan meningkatkan produksi pangan harus dilanjutkan dengan membangun mata rantai pangan yang kuat dari hulu hingga hilir.

Petani harus mendapatkan pupuk dan sarana produksi yang memadai. Hasil panen harus memiliki kepastian pasar. Distribusi harus efisien agar tidak terjadi disparitas harga yang terlalu tinggi. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen harus mendapatkan pangan yang cukup, bergizi, aman dan terjangkau.

“Produksi harus kuat, tetapi distribusi juga harus kuat. Jangan sampai petani sudah bekerja keras dan produksinya bagus, tetapi ketika panen justru kesulitan menjual. Akhirnya petani tidak sejahtera dan konsumen tetap membeli dengan harga mahal,” katanya.

Karena itu, De Gadjah menilai program-program pemerintah seperti swasembada pangan, penguatan pupuk, cadangan pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan koperasi harus dilihat sebagai bagian dari satu ekosistem, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, tidak hanya berbicara tentang makanan yang diterima anak-anak. Program tersebut juga dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi pangan karena kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuka ruang bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM dan koperasi lokal untuk terlibat.

“Kalau kita bicara MBG, jangan hanya melihat piring makanannya. Lihat juga siapa yang memproduksi bahan pangannya, siapa yang memasok, siapa yang mendistribusikan dan siapa yang mendapatkan manfaat ekonominya. Kalau mata rantainya dibangun dengan baik, MBG bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat,” jelasnya.

Penulis : Alfian Syaifullah

Editor : Andrean Masrofie

Sumber Berita: Okedaily Bali

Halaman : 1 2 3 4 Selanjutnya